SEMINAR PSIKOLOGI IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH UAD

IMM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN MENGGELAR SEMINAR PSIKOLOGI YANG

DILAKSANAKAN DI AUDIT KAMPUS DUA UAD  ACARA INI DIHADIRI

SELURUH KADER IMM SE DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

IMM KOMISARIAT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN

MENGGELAR SEMINAR PSIKOLOGI. SEMINAR PSIKOLOGI DILAKSANAKAN DI

AUDITORIM KAMPUS DUA U-A- D, JALAN PRAMUKA,DAERAH ISTIMEWA

YOGYAKARTA. ADAPUN TEMA YANG DIANGKAT PADA SEMINAR PSIKOLOGI

KALI INI ADALAH PRODUKTIFITAS DALAM PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN ISLAM.

SEMINAR KALI INI MENGUNDANG KHOIRUDIN BASORI SELAKU GURU BESAR

PSIKOLOGI SEBAGAI PEMATERI. TUJUAN DARI SEMINAR INI DIHARAPKAN

MAMPU MENDORONG PARA PEMUDA SUPAYA LEBIH PRODUKTIF DALAM

KEHIDUPAN SEHARI-HARI.

KETUA PANITIA SEMINAR PSIKOLOGI BERHARAP/ DENGAN DIADAKANNYA

SEMINAR PSIKOLOGI INI, KADER IMM KHUSUSNYA LEBIH MEMILIKI SINERGI

DALAM MEMBANGUN NEGERI INI.

PELANTIKAN KETUA IMM JAZMAN ALKINDI PERIODE 2016/17

IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH JAZMAN ALKINDI MENGGELAR

PELANTIKAN KETUA BARU PERIODE 2016-2017 DI ISLAMIC CENTER KAMPUS 4

UNIVERSITAS AHMAD DAHLANN. UZULUL PURWADANA,TERPILIH MENJADI

KETUA BARU IMM JAZMAN ALKINDI PERIODE 2016-2017.


PELANTIKAN KETUA BARU IKATAN MAHASISWA MUHAMMADIYAH JAZMAN

ALKINDI DIGELAR DI ISLAMIC CENTER KAMPUS 4 UNIVERSITAS AHMAD

DAHLAN YOGYAKARTA. NUZULUL PURWADANA, MAHASISWA FAKULTAS

HUKUM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN TERPILIH SEBAGAI KETUA BARU IMM

JAZMAN ALKINDI PERIODE 2016-2017. TEMA YANG DIANGKAT DALAM

PELANTIKAN KALI INI ADALAH MEMBINGKAI GERAKAN SEBAGAI UPAYA

PEMBEBASAN KAUM MUSTAD’AFIN.

NUZULUL MENGATAKAN/ PROGRAM KERJA YANG AKAN DILAKSANAKAN

SELAMA SATU TAHUN KEDEPAN ADALAH MEMBINGKAI GERAKAN SEBAGAI

UPAYA PEMBEBASAN MUSTAD’AFIN SERA MENGAWAL PEMILUKADA 2017 DI

WILAYAH YOGYAKARTA.

SELAIN DIHADIRI SELURUH JAJARAN DAN KADER IMM JAZMAN ALKINDI,

PELANTIKAN KALI INI DIHADIRI PULA OLEH WAKIL KETUA MAJELIS EKONOMI

DAN KEWIRAUSAHAAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH AHMAD SYAUQI

SOERATNO/ UNTUK MEMBERIKAN STADIUM GENERAL.

PERKEMBANGAN DAYA TARIK WISATA DI DIY MENGGEMBIRAKAN , 2016 KUNJUNGAN WISATA KE DIY TELAH MELAMPAUI TERGET

tugu jogja

Yogyakarta sebagai daerah yang terkenal dengan kota budaya

dan pendidikan menunjukkan perkambangan yang tidak

mengecewakan dalam bidang pariwisata. Kunjungan wisatawan

ke yogyakarta telah melampaui target 2017, yaitu sekitar tiga

koma delapan juta wisatawan nusantara dan tiga ratus delapan

ribu wisatawan manca negara pada tahun ini.

Sebagai salah satu daerah di indonesia yang terkenal dengan

bidang pendidikan, kebudayaan, dan pariwisatanya, yogyakarta

mengalami perkembangan yang cukup baik dalam ketiga bidang

tersebut terutama dalam bidang pariwisata. Prkembangan

pariwisata yogyakarta dapat dikatan menggembirakan dengan

beberapa indikator perkembangan wisata daerah istimewa

yogyakarta yang dapat dilihat dari jumlah kunjungan wisata,

lama tinggal, dan pembelanjaan masyarakat yang terjadi di diy.

Setyawan selaku dinas pariwisata diy mengatakan, bahwa

kunjungan wisatawan ke yogyakarta pada tahun ini telah

melampaui target untuk tahun 2017, yaitu sekitar tiga koma delapan

  juta wisatawan nusantara dan tiga ratus delapan ribu wisatawanmanca negara,

selanjutnya setyawan menambahkan,yogyakarta akan menjadikan

daya tarik wisata,pendidikan dan kebudayaan sebagai satu pilar

yang didukung seagai sendi satu usaha jasa untuk kesejahteraan

masyarakat.

Kritisi Demokrasi, Busyro Muqqodas Pertanyakan Fungsi DPR

Mantan ketua umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2010, M. Busyro Muqoddas, S.H.,M.Hum. memberikan kritik terhadap demokrasi yang tengah berjalan di Indonesia dalam sesi panel Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang berlagsung di Ruang sidang AR. Fachrudin B Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (24/5). Dalam sesi panel yang bertajuk ‘Demokrasi, Politik Pemerintahan dan Penegakan Hukum’ ini, Busryo menyampaikan bahwa tingkat demokrasi yang tinggi akan diiringi dengan tingkat korupsi yang tinggi pula. Menurut Busyro hal itu diakibatkan oleh terdistorsinya nilai-nilai kebangsaan dalam praktik demokrasi pada politik negara.

“Terdapat ketimpangan dalam hubungan state, private sector, dan civil society organizations. Saat ini yang terjadi adalah dominasi peran antara negara dan private sector, hal inilah yang mereduksi nilai-nilai demokrasi pada tataran negara”, jelas Busyro. Busryo menambahkan bahwa peran masyarakat madani diabaikan oleh negara, padahal peran masyarakat madani justru mampu menguatkan kedaulatan bangsa dengan mempengaruhi kebijakan negara.

Fungsi legislatif sebagai hasil dari proses demokrasi juga turut menjadi kritik Busyro. Ia memandang saat ini Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengalami pergeseran fungsi yang lebih condong berperan sebagai alat politik partai politik dibanding sebagai dewan perwakilan yang mewakili rakyat.

“Sejak rezim orde baru hingga sekarang terjadi intervensi penguasa terhadap DPR dan partai politik, sehingga kontribusi DPR secara riil belum bisa dirasakan dibanding dengan kontribusi partai politik yang sarat dengan kepentingan,” ungkapnya.

Diakhir panel, Busyro menyampaikan rekomendasi penting untuk demokrasi yang ideal bagi bangsa Indonesia. Ia menekankan pentingnya kembali pada sumber moralitas bangsa yakni Pancasila dan preambule UUD 1945.

“Perumusan tafsir Preambule UU 1945 dan perumusan paradigma kehidupan berbangsa perlu dilakukan. Penyusunan strategi yang mensirnegikan pemerintah, DPR dan juga civil society juga wajib dilakukan demi Indonesia yang berdaulat”, jelas Busyro.

Busyro menekankan pentingnya kaderisasi pemimpin bangsa yang bermartabat untuk menjaga nilai-nilai demokrasi yang ideal dan kedaulatan bangsa Indonesia

Agama dan Pancasila Sama Sekali Tidak Bertentangan

Agama dan Pancasila merupakan dua hal yang melekat dalam nilai kultur masyarakat Indonesia. Kedua hal itu merupakan dua hal yang sama sekali tidak bertentangan karena nilai-nilai agama diejawantahkan dalam sisa-sila Pancasila.

Hal itu merupakan poin penting yang disampaikan dalam sesi paralel Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) di Ruang Sidang Gedung Kasman Singodimedjo Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Selasa pagi (24/5). Sesi tersebut dihadiri oleh empat tokoh nasional seperti rohaniawan Katolik Frans Magnis Suseno, Prof. Dr. Amin Abdullah, Prof. Dr. Chamamah Soeratno, dan Prof. Dr. Syafiq Mughni. Sesi tersebut membahas tema “Budaya Berkemajuan: Revitalisasi Karakter: Aktualisasi Agama dan Pancasila dalam Identitas Keindonesiaan”.

Cendekiawan muslim Prof. Dr. Amin Abdullah, dalam paparannya menyatakan bahwa pemikiran politik keislaman di Indonesia penting untuk terus dikembangkan agar agama dan pancasila dapat berjalan berbarengan untuk menangkal pergolakan seperti fenomena Arab Spring yang melanda negara-negara Timur Tengah. Di samping itu ia juga menyatakan bahwa Islam di Indonesia memiliki korelasi kultural dengan pancasila yang membuat pemikiran politik keislaman di Indonesia lebih mudah diterapkan.

“Pemikiran politik keislaman sangat sulit dikembangkan di negara Timur Tengah. Indonesia dengan Pancasila dapat mengembangkan pemikiran tersebut lebih mudah melihat kultur di Indonesia. Pemikiran tersebut penting untuk menangkal Arab Spring masuk ke Indonesia. Tantangannya sekarang adalah kompleksitas antara agama dan pluralitas di Indonesia,” tutur Amin Abdullah.

Ditegaskan oleh paparan Romo Magnis, ia memaparkan bahwa Islam tidak bisa lepas dari kebangkitan nasional, hal yang digarisbawahi dari kebangkitan Islam itu pula, menurut Romo Magnis merupakan sumbangan yang luar biasa ketika para tokoh Islam tidak mengkhususkan posisi Islam dalam konstitusi dan dasar negara. “Kebangkitan Islam adalah bagian dari kebangkitan nasional dengan adanya Budi Oetomo, Serikat Indonesia, dan Muhammadiyah. Hebatnya mereka tidak mengkhususkan posisi Islam dalam ideologi dan dasar negara. Itu merupakan sumbangan yang luar biasa,” ungkap Romo Magnis.

Lebih lanjut ia membandingkan antara Indonesia tahun 1998 dan Mesir tahun 2010 yang sama-sama mengalami democratic spring. Mesir gagal menjalankan demokrasi, Indonesia berhasil menjalankan demokrasi beringingan dengan Islam lewat tokoh-tokoh Islam seperti B.J. Habibi, Amin Rais, dan Gus Dur.

Sementara itu pemapar ketiga, Prof. Syafiq A. Mughni, memaparkan bahwa agama dan Pancasila adalah dua hal yang sama sekali tidak bertentangan. “Agama dan Pancasila sama sekali tidak bertentangan dan nilai agama diejawantahkan dalam pancasila di mana sila-sila yang ada itu sebetulnya nilai agama yang mendasari, Muhammadiyah komitmen terhadap kedua hal itu,” terang Syafiq Mughni.

Di samping itu Syafiq Mughni menyoroti pragmatisme yang kian merajalela dalam masyarakat yang mengesampingkan idealisme. Hal itu jelas bertentangan dengan nilai-nilai agama maupun Pancasila. “Pragmatisme merajalela dalam diri bangsa kita, tidak lagi pada idealisme, semua jalan ditempuh demi keuntungan pribadi, bangsa kita sering berorientasi pada kuantitas. Bangga dengan jumlah, tapi agama hanya simbol dan jargon,” tambah Syafiq.

Prof. Jimly Asshidiqie : Hukuman Penjara Lebih Mahal dari Kebiri

Indonesia saat ini sedang  mengalami darurat kekerasan seksual dengan korban kaum wanita dan anak-anak di bawah umur. Maraknya kasus kekerasan seksual serta kasus criminal lainnya, menjadikan pemerintah harus bertindak tegas untuk memperberat hukuman bagi pelaku tersebut. Sebagai bentuk pemberian efek jera  bagi pelaku kriminal kejahatan seks, pemerintah merencanakan hukuman dalam bentuk pengibirian. Meskipun bentuk hukuman tersebut banyak yang menilai akan banyak dibutuhkan anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Penilaian banyaknya anggaran yang dikeluarkan bagi hukuman kekerasan seks melalui pengibirian tersebut dibantah oleh mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Prof. Jimly Asshidiqie. Dalam bantahannya, Jimly menyebutkan bahwa banyaknya kasus tersebut menjadikan Indonesia membutuhkan kapasitas ruang untuk menampung pelaku kriminal di Indonesia, sehingga diperlukan banyak anggaran untuk membangun kembali penjara bagi pelaku kriminalitas.

            “Saya setuju dengan hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, enggak mahal kok, justru lebih mahal hukuman penjara karena harus memberi makan, membangun penjara lagi karena kapasitas penjara kurang, “ kata Prof. Jimly saat diwawancarai usai Dialog Kebangsaan pada Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan di Sportorium UMY, senin (23/05) malam.

Prof. Jimly menambahkan, pelaku tindak kejahatan apabila dihukum penjara justru kejahatan akan semakin berkembang. Ditambah lagi pemberian remisi bagi pelaku kejahatan tersebut, yang menjadikan masyarakat tidak takut melakukan kejahatan kriminalitas. “Penjara saat ini semakin penuh, sekitar 40% pelaku tindak kejahatan yang telah terbebas, justru mereka lebih canggih dalam melakukan trik kejahatan. Hanya sedikit sekali yang benar-benar tobat setelah keluar dari penjara,” paparnya.

Banyaknya desakan untuk menghukum kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, Prof. Jimly menyebutkan bahwa hal itu merupakan suatu hal yang wajar, karena itu sebagai bentuk kemarahan masyarakat atas apa yang terjadi saat ini. “Kejahatan Seksual lebih miris dari Kejahatan Narkoba, karena bisa merusak masa depan korbannya. Orang yang memperkosa anak kecil, masak cuma dihukum 9 tahun? Lebik baik hukum mati aja” kecamnya.

Prof. Jimly juga memberi saran untuk jangan terburu-buru membuat aturan setelah ada kejadian. “Saat ini tidak perlu untuk membuat PERPU (Peraturan Perundang-Undangan, red). Hukum saja para pelaku dengan Undang-undang yang ada sekarang ini. Biar pelaku ditindak  sesuai dengan ketentuan, namun dengan hukuman maksimal agar memberikan efek jera,” saran Jimly.

“Keadilan harus ditegakkan, jangan mengandalkan pembuatan peraturan baru. Biarlah Kejadian yang terjadi dihukum sesuai dengan undang-undang yang ada. Peradilan dipakai sebagai cermin negara bekerja. Negara hadir dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu ketentuan yang berlaku biarlah dipakai terlebih dahulu agar peran negara dapat terlihat”, tutup nya

Hasyim Muzadi Ajak Muhammadiyah dan NU Untuk Bersama Membendung Komunisme

K.H. Dr (HC) Hasyim Muzadi mengajak Muhammadiyah dan NU untuk bekerjasama mewujudkan cita-cita pendiri bangsa, dalam Dialog Kebangsaan Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan yang diadakan di Sportorium Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Senin malam (23/5). Dalam wawancara singkat Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama periode 1999-2010 mengatakan perlunya NU dan Muhammadiyah bersinergi untuk membendung komunisme dengan menguatkan pagar politik, agama, dan membantu meningkatkan serta menyetarakan kesejahteraan bangsa.

“Problemnya adalah, pergerakan komunisme menyusup dengan memanfaatkan keadaan negara yang tidak stabil. Seperti pecahnya kabinet, itu merupakan bukti bahwa mereka masih punya kekuatan”, jelas Hasyim, saat diwawancarai seusai Dialog Kebangsaan, Senin malam (23/5). Hasyim menjelaskan bahwa pagar politik mampu membendung ajaran atheisme, sehingga Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai islam mampu memberikan pendidikan agama lebih mendalam.

Ketidakstabilan perpolitikan Indonesia menjadi salah satu celah kembalinya ideologi komunis. Kondisi yang dialami Indonesia saat ini adalah politik digunakan sebagai manuver yang sengaja diciptakan untuk menarik perhatian dan sekedar demi kepentingan. Indonesia kehilangan pemimpin dan yang ada hanya pejabat.

“Untuk menjadi pejabat butuh kendaraan partai politik, untuk menang dalam kontes politik butuh menggunakan manuver agar mendapat perhatian publik,” jelasnya.

Dalam dialog yang bertajuk ‘Mewujudkan Cita-Cita Pendiri Republik: Perspektif Sosial, Ekonomi dan Politk’ ini, Hasyim juga mengkritisi Hak Asasi manusia (HAM) yang menurutnya saat ini hanya digunakan sebagai salah satu alat manuver politik. Padahal dalam UUD 1945, para pendiri bangsa sudah mengatur HAM secara proporsional. Sehingga, HAM saat ini harus dikembalikan lagi sesuai amanat konstitusi.

“HAM harus segera dikembalikan sesuai dasar negara Pancasila dan UUD 1945, jika tidak akan menjadi predator movement, bukan sebagai dasar humaniter,” tegas Hasyim. Dirinya  menyayangkan ketika dasar negara dikhianati demi kepentingan politik.

Dalam dialog yang juga dihadiri oleh Prof. Dr. H. Ahmad Syafii Maarif, MA dan Prof. D. Jimly Asshidiqie ini, digagas ide-ide untuk memurnikan lagi konstitusi Indonesia. Para tokoh berharap, hasil konvensi ini mampu diselenggarakan oleh pemerintah demi kemakmuran rakyat madani.

Muhammadiyah Berikan Tiga Rekomendasi terkait Maraknya Kejahatan Seksual

Maraknya isu tentang kejahatan seksual akhir-akhir ini menarik berbagai pihak untuk mengambil sikap dan bersuara, tak terkecuali bagi Muhammadiyah.

Abdul Mu’ti, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang ditemui selepas acara Dialog Kebangsaan dalam acara Konvensi Nasional Indonesia Berkemajuan (KNIB) pada Senin malam (23/5) di Sportorium UMY menyatakan keprihatinan Muhammadiyah akan maraknya kasus kejahatan seksual yang melibatkan anak di bawah umur.

“Kejahatan seksual ini adalah sesuatu yang memprihatinkan dan darurat, maka harus segera diambil langkah secara komperensif,” tutur Abdul Mu’ti.

Lebih lanjut, Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia menawarkan tiga rekomendasi kepada pemerintah terkait maraknya kejahatan seksual.  Pertama, pemberian hukuman yang maksimum bagi pelaku kejahatan seksual berdasarkan Undang-undang. Kedua, kekerasan seringkali terjadi ketika anak-anak sendiri tanpa pegawasan, maka perlu adanya upaya preventif untuk anak-anak agar tidak menjadi korban dengan pendampingan orangtua, kesadaran orangtua terhadap perlindungan anak harus ditingkatkan. Ketiga, perlu adanya regulasi tegas kepada media, di mana banyak hal yang ditayangkan media nyaris tanpa sensor, hal itu dapat mendorong fantasi negatif siapa yang menontonnya tanpa mengurangi hak masyarakat untuk mendapat informasi.

 

Sementara itu ketika ditanyai pendapatnya mengenai hukuman kebiri bagi pelaku kejahatan seksual, Abdul Mu’ti menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru mengeluarkan regulasi tersebut, karena perlu adanya kajian yang mendalam oleh para ahli. Ia juga mengungkapkan bahwa hukuman kebiri merupakan sesuatu yang problematic.

 

“Hukuman kebiri itu problematik,  dari sisi alasannya kenapa dibuat, kalau dibuat dengan Perpu, maka seharusnya itu dibuat karena memang keadaan yang genting dan memaksa dan juga dari sisi HAM. Kemudian juga dengan adanya kebiri tidak menjamin kejahatan seksual akan berhenti karena pelaku bisa melakukan kejahatan dalam bentuk lainnya. Memang perlu ada kajian untuk tidak terburu-buru, apalagi reaktif dan emosional,” tutup Abdul Mu’ti.